Industri manufaktur dan Fast-Moving Consumer Goods atau FMCG beroperasi di lingkungan yang tidak pernah berhenti bergerak. Target produksi harian, rantai distribusi yang kompleks, permintaan pasar yang berfluktuasi, dan tekanan efisiensi biaya yang konstan, semuanya harus dikelola secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas output.
Di tengah kompleksitas itu, banyak perusahaan manufaktur dan FMCG masih mengandalkan skema alih daya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai fungsi operasional. Namun, dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan dinamika revisi yang sedang bergulir, model tersebut mulai memasuki zona yang perlu dievaluasi ulang secara serius.
Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan ini akan berdampak pada bisnis, tetapi seberapa siap perusahaan untuk meresponsnya.
Apa yang Diatur dalam Permenaker 7/2026?
Pada 30 April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), regulasi ini menetapkan bahwa pekerjaan alih daya dibatasi pada kegiatan yang bersifat penunjang, dengan enam bidang pekerjaan yang diizinkan, yaitu:
- Layanan kebersihan (cleaning service)
- Penyediaan makanan dan minuman (catering)
- Pengamanan (security)
- Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh
- Layanan penunjang operasional
- Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan
Permenaker ini juga mewajibkan perjanjian alih daya dibuat secara tertulis dengan klausul perlindungan hak pekerja yang eksplisit, mencakup upah, waktu kerja, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, hingga tunjangan hari raya. Perusahaan yang melanggar ketentuan bidang pekerjaan yang diizinkan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha. Masa transisi yang diberikan adalah maksimal dua tahun sejak tanggal diundangkannya, yaitu paling lambat 30 April 2028.
Isu Revisi: Dari Enam Menjadi Empat Bidang
Belum genap dua bulan sejak Permenaker 7/2026 resmi berlaku, muncul dinamika baru yang kembali mengubah lanskap kebijakan alih daya di Indonesia dan dampaknya sangat langsung dirasakan oleh industri manufaktur dan FMCG.
Pada 20 Juni 2026, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membenarkan kepada media bahwa revisi Permenaker 7/2026 sedang dalam proses, dengan titik fokus pengurangan bidang pekerjaan yang diizinkan dari enam menjadi hanya empat. “Iya, revisi sedang berlangsung. Titik fokusnya ada empat bidang saja. Satu satpam atau security, dua tenaga kebersihan, tiga driver, dan empat catering. Itu rencananya yang disepakati,” ujar Afriansyah kepada media, Sabtu (20/6/2026).
Artinya, dua bidang yang sebelumnya masuk dalam Permenaker 7/2026, layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan, berpotensi tidak lagi diizinkan dalam skema alih daya.
Perkembangan ini semakin menguat ketika pada 28 Juni 2026, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal secara resmi mengungkap isi revisi dalam konferensi pers daring. Said Iqbal menyatakan bahwa aturan baru ini prinsipnya melarang perusahaan mempekerjakan pekerja alih daya, dengan pengecualian hanya pada empat jenis pekerjaan penunjang. “Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang,” ujar Said Iqbal, Minggu (28/6/2026). Aturan baru ini dijadwalkan terbit paling lambat pertengahan Juli 2026, dengan masa penyesuaian enam bulan bagi perusahaan.
Bagi industri manufaktur dan FMCG, implikasinya sangat konkret. Posisi-posisi seperti operator produksi, tenaga loading-unloading, packer, sorter, forklift operator, hingga helper yang selama ini kerap dikelola melalui skema alih daya kini berada di luar empat kategori yang masih diizinkan. Perusahaan yang tidak segera bergerak berisiko menghadapi sanksi administratif yang bisa berdampak langsung pada kelangsungan operasional.
Mengapa Manufaktur dan FMCG Sangat Terdampak?
Karakteristik industri manufaktur dan FMCG menjadikannya salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari perubahan regulasi ini. Ada beberapa alasan yang mendasarinya.
Ketergantungan tinggi pada tenaga operasional fleksibel
Produksi manufaktur dan FMCG sangat dipengaruhi oleh siklus permintaan. Menjelang hari raya, musim puncak penjualan, atau saat ada lonjakan order dari ritel, kebutuhan tenaga kerja bisa meningkat drastis dalam waktu singkat. Skema alih daya selama ini menjadi solusi utama untuk memenuhi lonjakan kapasitas ini tanpa harus menambah karyawan tetap secara permanen. Dengan pembatasan yang semakin ketat, perusahaan perlu menemukan model alternatif yang tetap memberikan fleksibilitas kapasitas tanpa melanggar koridor regulasi yang berlaku.
Volume posisi operasional yang besar
Berbeda dengan sektor jasa yang lebih mengandalkan tenaga knowledge worker, manufaktur dan FMCG memiliki proporsi tenaga operasional yang jauh lebih besar dalam total komposisi SDM-nya. Operator lini produksi, tenaga gudang, forklift operator, packer, sorter, hingga helper semua posisi ini ada dalam jumlah besar dan selama ini sebagian dikelola melalui skema alih daya.
Peralihan model untuk posisi-posisi ini bukan perkara kecil. Dibutuhkan pendekatan yang terstruktur, bertahap, dan didampingi oleh mitra yang benar-benar memahami kompleksitas operasional industri ini.
Sensitivitas tinggi terhadap gangguan operasional
Di lini produksi manufaktur, keterlambatan atau kekurangan tenaga kerja tidak hanya berdampak pada satu departemen, efeknya bisa menjalar ke seluruh rantai produksi. Satu lini yang berhenti karena kekurangan tenaga bisa menunda pengiriman, merusak komitmen kepada buyer, dan berdampak pada pendapatan secara langsung. Karena itu, transisi dari skema alih daya ke model alternatif harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tanpa menciptakan kekosongan operasional yang merugikan.
Business Process Services sebagai Solusi yang Relevan
Di sinilah Business Process Services menjadi jawaban yang relevan secara hukum sekaligus efektif secara operasional bagi industri manufaktur dan FMCG. Berbeda dengan skema alih daya yang menempatkan tenaga kerja di bawah kendali langsung perusahaan pengguna, Business Process Services adalah model kerja sama di mana mitra penyedia bertanggung jawab atas pengelolaan suatu proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen dan pelatihan SDM, pengelolaan operasional harian, sistem monitoring kualitas, hingga pelaporan hasil kepada klien. Yang diserahkan bukan tenaga kerja, melainkan hasil dari sebuah proses yang dikelola secara profesional.
Dalam konteks manufaktur dan FMCG, ini bisa berarti menyerahkan pengelolaan seluruh proses pergudangan kepada mitra yang bertanggung jawab atas akurasi stok, kecepatan loading dan unloading, dan efisiensi packing dengan target kinerja yang disepakati dan diukur secara berkala. Struktur kerja sama ini berbeda secara fundamental dari skema alih daya, baik dari sisi tanggung jawab hukum, mekanisme kontrak, maupun cara pengukuran keberhasilannya.
Proses Bisnis yang Dapat Dikelola Melalui Model Ini
Untuk industri manufaktur dan FMCG, ada beberapa fungsi operasional yang paling relevan untuk dikelola melalui Business Process Services.
Warehouse & Inventory Operations
Pengelolaan seluruh aktivitas pergudangan, penerimaan barang, penyimpanan, picking, packing, hingga pengiriman, sebagai satu kesatuan proses yang dikelola oleh mitra dengan standar akurasi dan kecepatan yang disepakati dalam kontrak layanan.
Production Support Operations
Pengelolaan tenaga pendukung lini produksi, termasuk helper, operator mesin pendukung, dan tenaga sortir, yang mendukung kelancaran proses manufaktur tanpa menciptakan ketergantungan pada skema alih daya konvensional.
Loading, Unloading & Material Handling
Pengelolaan seluruh proses perpindahan material dan barang jadi di area produksi dan distribusi, termasuk forklift operation, dengan standar keselamatan kerja dan efisiensi waktu yang terukur.
Quality Control Support
Pengelolaan tenaga pendukung proses quality control, packer, sorter, dan tenaga inspeksi visual, yang memastikan standar kualitas produk terjaga sebelum masuk ke rantai distribusi.
Distribution & Logistics Support
Pengelolaan tenaga pendukung distribusi, termasuk administrasi logistik dan koordinasi pengiriman, memastikan produk sampai ke ritel atau konsumen akhir sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.
Masa Transisi yang Perlu Dimanfaatkan dengan Baik
Dengan target finalisasi revisi pada Juli 2026 dan masa penyesuaian enam bulan, waktu efektif yang tersedia jauh lebih singkat dari yang terlihat di atas kertas. Ada tiga hal yang perlu segera dilakukan perusahaan manufaktur dan FMCG dalam periode transisi ini.
Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh posisi yang saat ini dikelola melalui skema alih daya. Identifikasi mana yang masuk dalam empat kategori yang masih diizinkan dan mana yang perlu dialihkan ke model kerja sama yang berbeda.
Kedua, petakan proses bisnis yang paling bergantung pada tenaga alih daya dan prioritaskan berdasarkan dampak operasionalnya jika terjadi gangguan. Proses dengan risiko operasional tertinggi harus menjadi prioritas pertama dalam perencanaan transisi.
Ketiga, mulai berdiskusi dengan mitra Business Process Services yang memiliki pemahaman mendalam tentang industri manufaktur dan FMCG serta rekam jejak yang terbukti dalam mengelola operasional skala besar. Transisi yang baik selalu dimulai dari perencanaan yang matang, bukan dari respons darurat ketika aturan sudah berlaku penuh.
Bagaimana SIMGROUP Mendukung Industri Manufaktur dan FMCG?
SIMGROUP memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan solusi manpower dan operasional untuk berbagai sektor industri, termasuk manufaktur dan FMCG. Dengan rekam jejak mengelola ribuan tenaga operasional di berbagai lini bisnis, SIMGROUP memahami bahwa setiap industri memiliki dinamika dan tuntutan yang berbeda, serta solusi yang diberikan harus mencerminkan pemahaman tersebut.
Dalam konteks perubahan regulasi ini, SIMGROUP siap mendampingi perusahaan manufaktur dan FMCG untuk melakukan transisi yang terencana, terstruktur, dan minim gangguan operasional melalui model Business Process Services yang dirancang sesuai kebutuhan spesifik bisnis Anda.
Cakupan layanan yang dapat SIMGROUP kelola meliputi warehouse operations, production support, material handling, quality control support, hingga distribusi dan logistik dengan tim yang sudah terlatih, sistem monitoring yang terstruktur, dan komitmen terhadap target kinerja yang disepakati bersama.
Kesimpulan
Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Permenaker 7/2026 dan dinamika revisinya adalah momentum bagi industri manufaktur dan FMCG untuk membangun model operasional yang lebih strategis, lebih berkelanjutan, dan lebih sesuai dengan arah perkembangan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Perusahaan yang bergerak lebih awal dalam transisi ini akan menemukan bahwa Business Process Services bukan sekadar alternatif legal dari skema alih daya. Ini adalah cara yang lebih profesional untuk mengelola fungsi-fungsi operasional yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis mereka.
SIMGROUP siap menjadi mitra Business Process Services untuk kebutuhan operasional industri manufaktur dan FMCG Anda. Hubungi SISKA SIMGROUP di +62 811-1113-413 untuk mendiskusikan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
Referensi
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Kemenaker RI.
Veritask. (2026). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 memperketat batasan alih daya dan memperkuat pelindungan pekerja. https://veritask.ai/id/artikel/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-7-tahun-2026-memperketat-batasan-outsourcing-dan-memperkuat-pelindungan-pekerja
Kantamedia. (2026). Aturan diperketat, sistem alih daya hanya untuk 4 bidang ini. https://www.kantamedia.com/bisnis/aturan-diperketat-sistem-outsourcing-hanya-untuk-4-bidang-ini/
Tandaseru.id. (2026). Revisi aturan alih daya: Kemenaker targetkan finalisasi empat bidang usaha Juli 2026. https://tandaseru.id/bisnis/revisi-aturan-outsourcing-kemenaker-targetkan-finalisasi-empat-bidang-usaha-juli-2026/
Detik Finance. (2026, 28 Juni). Aturan baru terbit Juli, ini 4 pekerjaan yang boleh diisi tenaga alih daya. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8550970/aturan-baru-terbit-juli-ini-4-pekerjaan-yang-boleh-diisi-outsourcing
FSP KEP SPSI. (2026). Kemnaker revisi aturan alih daya, hanya empat bidang pekerjaan yang diperbolehkan. https://spkep-spsi.org/kemnaker-revisi-aturan-outsourcing-hanya-empat-bidang-pekerjaan-yang-diperbolehkan/
